Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi terkait rumor sikap Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan yang keluar ruangan saat Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu.

Diketahui, momen Presiden Erdogan yang keluar saat Prabowo berbicara pentingnya persatuan negara-negara Muslim, sempat menyorot perhatian publik. Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri telah menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah ketika para ketua delegasi keluar-masuk ruangan untuk melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional.

Salah satunya melakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan yang berbeda.

Kemenlu juga memastikan Presiden Prabowo berkesempatan untuk melakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah KTT, termasuk dengan Presiden Erdogan. Momen keluarnya Erdogan diyakini tidak terkait dengan masalah politik, terutama karena negara-negara lain juga sudah memahami Indonesia merupakan negara bebas aktif dalam politik internasional.

“Dalam forum konferensi internasional, peserta keluar masuk forum itu biasa terjadi. Salah satunya karena biasanya pada saat yang bersamaan juga ada forum-forum paralel seperti bilateral meeting,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

“Apalagi  hubungan Presiden Erdogan dan Prabowo, Turki dan Indonesia bukan hanya baik tapi juga tampak sangat dekat dan akrab. Biasa sajalah melihatnya,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.

"Indonesia terus mengedepankan prinsip kebebasan aktif dalam hubungan internasional, seperti yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999," ungkap Sukamta.

Dalam KTT D-8 di Kairo pekan lalu, Presiden Prabowo menyerukan persatuan di antara negara-negara mayoritas Muslim. Terlebih, populasi Muslim di dunia berjumlah 2 miliar orang atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk dunia.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kerja sama erat dan satu suara di tengah situasi yang memperlihatkan adanya konflik internal di banyak negara Muslim. Sukamta mendukung pernyataan kuat Prabowo itu karena dapat menunjukkan komitmen Indonesia yang terus berjuang bagi negara muslim seperti Palestina dan Suriah untuk mendapatkan kebebasan atas penjajahan yang mereka alami.

"Peran aktif Indonesia dalam menyuarakan keadilan di forum internasional adalah langkah strategis yang harus terus diperkuat," tuturnya.

Pada KTT D-8, Presiden Prabowo juga menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan isu global lainnya.

"Kami sangat mendukung solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara Muslim. Sikap ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memperjuangkan keadilan global dan mempererat persaudaraan antarnegara Muslim,” terang Sukamta.

Anggota Komisi di DPR yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hubungan internasional dan pertahanan itu pun mendukung kritik Presiden Prabowo atas kurangnya penghormatan negara global terhadap resolusi PBB. Terutama, kata Sukamta, terkait dengan isu Palestina, Lebanon, dan Suriah.

“Pesan Presiden Prabowo tentang pentingnya persatuan negara-negara Muslim relevan dalam menghadapi tantangan global, termasuk upaya memecah belah melalui strategi ‘divide et impera’,” jelas Legislator dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.

Sukamta menyoroti konflik berkepanjangan di negara Suriah yang telah menyebabkan lebih dari 500.000 korban jiwa dan jutaan orang terlantar. Ia memandang bahwa stabilitas di Suriah tidak hanya penting bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi perdamaian global.

Dalam hal rekonsiliasi politik global, Sukamta juga menekankan pentingnya bantuan internasional dalam membangun kembali infrastruktur dasar yang hancur akibat konflik. Menurut laporan Bank Dunia, biaya rekonstruksi Suriah diperkirakan mencapai USD 250 miliar.

"Indonesia dapat menjalin kerja sama bilateral di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk mendukung proses ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan Suriah," papar Sukamta.

Lebih lanjut, Sukamta mendorong kerja sama ekonomi dan transfer teknologi antarnegara D-8 sebagai langkah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing negara-negara Muslim.

“Kami di DPR RI akan memastikan bahwa kebijakan nasional mendukung komitmen internasional yang telah disampaikan Presiden, khususnya dalam bidang ekonomi, teknologi, dan diplomasi kemanusiaan,” tegasnya.

Melalui momentum KTT D-8, Sukamta berharap Indonesia terus menjadi pelopor dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemakmuran bagi negara-negara Muslim.

"Kerja sama strategis antarnegara D-8 diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia Islam," ucap Sukamta.

Menurut Doktor lulusan Inggris ini, peningkatan bantuan sangat dibutuhkan bagi pengungsi Suriah yang hingga kini masih sangat dibutuhkan oleh jutaan rakyat dan pengungsi di negara tersebut. Oleh karenanya, Sukamta menyebut penting bagi Indonesia mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan untuk Suriah, sama halnya seperti bantuan bagi Palestina.

"Kita harus menunjukkan solidaritas melalui bantuan logistik dan layanan kesehatan yang lebih terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional," sebutnya.

"Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban jutaan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terdampak langsung oleh perang," tutup Sukamta. (rdn)